Kaki Lima, menyebalkan atau biarkan saja?

Istilah “kaki lima” sudah lama dikenal di Indonesia. Istilah ini berasal dari zaman antara tahun 1811 sampai 1816, saat Napoleon menguasai benua Eropa, dan daerah-daerah Koloni Belanda di Asia berada di bawah kekasaan administrasi Inggris. Saat itu Gubernur Jenderal di Indonesia, Sir Thomas Stamford Raffles menginstrusikan sistem lalu lintas di sebelah kiri di jalan-jalan raya sekaligus mengeluarkan aturan bahwa di tepi-tepi jalan harus dibuat trotoar untuk pejalan kaki yang tingginya harus 31 CM dan lebarnya sekitar 150 CM atau “five feet”. Dari perkataan “five feet” inilah maka para pedagang yang menjalankan usaha di atas trotoar mendapat julukan “Kaki Lima”

Sebenarnya saya juga merasa kesal dan sebal dengan pedagang kaki lima yang bergelimpangan di jalanan, kalau anda pernah ke Tanah Abang pasti tahun rasanya, bukan tempe pastinya. Atau coba ke Jatinegara tahun 90-2000an awal, pasti ketemu yang namanya kaki lima itu.

Saya setiap hari ketemu sama yang namanya Kaki Lima, toh depan ruko saya banyak tuh yang jualan, dan kebanyakan dari mereka memang mengaku “terpaksa” berjualan seperti itu karena berbagai alasan. Alasan yang paling banyak menurut survei (survei yang saya adakan sendiri, jadi jangan dianggap serius) mereka beralasan ekonomi,tidak kebagian tempat dan yang paling terakhir lokasi berjualannya strategis. Sebenarnya alasan-alasan itu umum saja dan sah-sah saja asal masuk akal. Masuk akal? Iyalah, pernah saya marah gara-gara ada pedagang kaki lima yang berjualan tepat dimuka ruko saya, sementara saya ada disitu…ya terang saja saya usir, kalo nggak diusir, 1-2 minggu bakal ada yang jualan lagi. Ruko saya sebenarnya cukup strategis, posisinya di pojok, ukurannya 4 meter x 17,5 meter, lalu parkirannya saja bisa 4 x 10 meter, cukup menampung 3 mobil dan sekitar 20 sepeda motor. Pantas saja banyak yang ngiler ruko saya pernah ditawar mahal.

Saya setuju dan tidak setuju jika kaki lima dibubarkan, alasan mereka kalau dibubarkan keluarganya makan apa sih nggak usah dipikirin, toh selama ini keluarganya masih bisa makan, bener nggak? Lalu kalau para ahli perkotaan bilang kalau Kaki Lima dibubarkan bisa menimbulkan masalah sosial baru, itu juga alasan saja, kalau pemerintahnya bener sih, kalo ada masalah sosial ya diberantas dong, buat apa ada kepolisian, memangnya polisi fungsinya Cuma ngumpet di pojok jalanan menjebak pengendara kendaraan bermotor yang melanggar marka atau salah jalan? Lagipula kasihan para pembayar pajak yang kalau dihitung kontribusinya dalam membayar pajak jelas lebih besar daripada para pedagang kaki lima tersebut yang penghasilannya nggak jelas, pajak pun belum tentu bayar, kan mereka bayar “pajak” sama oknum petugas. Petugas yang mana? Yang jelas bukan petugas pos atau petugas kebersihan, nggak ada hubungannya.

Usul saya sih, kenapa Pemerintah nggak membuat tempat khusus untuk pedagang kaki lima berjualan? . Ide saya sih, pemerintah beli saja tanah kosong (atau tanah milik pemerintah) lalu dibangun kios kios kecil yang nantinya disewakan ke pedagang kaki lima supaya mereka tidak berjualan, ukurannya kecil saja, dan satu pedagang maksimal satu kios. Kalau dia bisa sewa sampai sepuluh kios sih namanya monopoli lagi, nggak akan berkembang UMKM kita. Intinya buat saya, berdagang dan berbisnis itu bukan hanya milik orang berduit saja, semua orang harus memiliki kesempatan yang sama, tentu saja dinilai dari kemampuan diri.

Atau Perbankan deh misalnya beli tanah kosong, bangun saja kios,lalu disewakan atau dijual dengan sistem kredit ringan, saya yakin Bank-Bank itu akan diserbu konsumen tanpa perlu susah payah. Bunga-nya jelas, keuntungannya juga jelas, UMKM terbantu, kita sama-sama makan deh.

Tapi balik lagi ke Kaki Lima, di depan ruko saya kalau malam minggu luar biasa potensi nya, nggak pernah sepi, bahkan saya bisa melihat tidak kurang dari 100 motor bisa parkir di depan ruko, kalau saya bisa ambil 2000 perak saja per motor, wuih, bisa 200ribu/malam. Tapi buat saya jumlah 200ribu itu keciiiil, maka itu saya pernah tawarkan ke pedagang Kaki Lima, bagaimana kalau parkir dikelola oleh PKL lalu hasilnya buat menutupi sewa tempat dan listrik yang sewanya 10ribu / malam. Lumayan kan. Atau saya pernah tawarkan ke RT/RW setempat untuk mengelola parkir, tapi memang dasar mereka nggak mikir ke arah sana, jawabannya selalu klise, tidak ada tenaga. Padahal kalau dikelola dana tersebut besar nilainya dan warga RW tersebut bisa punya kas yang banyak.

Saya pernah berdiskusi dengan para PKL saat itu, saya minta kebersihan dijaga, karena kebiasaan orang Indonesia yang menganggap lahan kosong itu tempat sampah (maklum, kebiasaan di kampungnya dibawa ke kota, jadi seperti itu – belum siap naik kelas) jadinya tiap pagi saya lihat sampah dimana-mana, saya pernah protes ke Developer dan hanya 3-4 hari bersih setelahnya berantakan lagi. Ya sudah saya bikin isu saja kalau PKL mau dibubarkan oleh para pemilik ruko (padahal sih nggak begitu jalan ceritanya) barulah para PKL mengumpulkan dana untuk diberikan kepada petugas kebersihan supaya sampah diangkut.

Sebenarnya mengelola PKL itu mudah, beri mereka ruang kosong untuk berdagang, beri mereka peringatan untuk menjaga kebersihan dan ketertiban. Yang susah itu mengatur oknum-oknum di belakang para PKL yang mentalnya agak “terbelakang” kali ya, Cuma mikirin dapat duit lalu say goodbye, besok mereka balik lagi memungut uang sewa + uang sampah, lalu say goodbye, begitu seterusnya.

Para PKL itu juga kadang memilki mental pejuang yang sangat tangguh lho, coba bayangkan, tiap hari pekerjaannya angkut-angkut barang buat jualan, malamnya dibongkar lagi, pas hujan terpaksa beres-beres, menyingkir, hujan reda mereka jualan lagi, atau pas dikejar KAMTIB mereka kocar kacir, kadang barang dagangan ditinggal, lalu barang disita, 2-3 hari mereka berdagang lagi, hebat kan, justru Sales and Marketing mereka ini yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan yang butuh tenaga penjual yang handal. Lalu mereka juga tahan terhadap caci maki, kadang mereka juga tahan “sumpah serapah” lho, nggak jelas siapa yang teraniaya, antara PKL yang merebut trotoar, bikin macet atau para pengguna jalan yang merasa terganggu, saya pikir Tuhan juga bingung mau mengabulkan doa orang “teraniaya” yang mana dulu.

Kesimpulannya, buat saya PKL dibutuhkan, tanpa mereka ruko saya sepi pembeli karena hanya PKL yang membuka lapak mainan anak-anak mulai dari balon mainan, pemancingan, menjual barang-barang murah, tapi kadang ngeselin melihat tingkah mereka yang bikin macet sampai kadang saya sebagai pemilik ruko yang beli mahal-mahal jadi susah untuk masuk ke ruko saya sendiri saat bawa mobil.  Tapi itulah hidup, kalau bisa PKL jangan dibubarkan tanpa solusi, kan tugas pemerintah juga memikirkan solusi, bukan tugas rakyat, rakyat sih tugasnya bertahan hidup, cari uang buat keluarga, kalau memikirkan nasib rakyat ya tugas pemerintah dan pejabat-pejabat yang gilanya gaji mereka dibayar oleh rakyatnya sendiri.

Saya juga punya prinsip kalau kritik adalah kritik, kritik itu tidak harus membangun (itu kan jamannya orde baru yang bilang kritik itu harus membangun) kritik ya kritik, kalau pejabat tidak mau di kritik ya mundur saja….

 

Salam Kaki Lima

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s